Peluang.co.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020 masih kurang memua...
Peluang.co.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya upaya penanganan pandemi dan menjaga kesejahteraan rakyat.
F-PKS meminta pemerintah untuk meningkatkan penyajian laporan dua kementerian yaitu Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Sosial.
“BPK RI juga menemukan 26 permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah, ” jelas Juru Bicara F-PKS Hermanto dilansir dari Parlementaria, Jumat (20/8/2021).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih belum dapat mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN-2020. Seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditargetkan 5,3 persen, namun yang terealisasi yaitu minus 2,07 persen.
"Hal ini menjadi catatan kegagalan untuk kesekian kalinya. Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Terdapat tiga indikator yang dapat menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat, pertama lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.
Kedua, penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Indonesia semakin sulit keluar dari jebakan middle income yang menyebabkan ekonomi tidak bertransformasi ke negara maju.
Ketiga, pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp59,1 juta per penduduk (4.174,5 dolar AS per penduduk) pada 2019 menjadi Rp56,9 juta per penduduk (3.911,7 dolar AS per penduduk) pada 2020.
( Gambar : Parlementaria / Penulis : Fitri )
Tags : anggota dpr ri fraksi pks 2019 -2024, anggota dpr ri pks 2020, humas fraksi pks, anggota dpr ri fraksi pan 2019
No comments