Peluang.co.id - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentu...
Peluang.co.id - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha.
Ia meminta pemerintah agar tetap fokus pada penanganan masalah kesehatan dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional.
“Jelas sekali penerapan RUU KUP ini, tidak bisa dilakukan saat ini juga atau dalam waktu pendek, tetapi harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha," ujarnya dilansir dari DPR RI, Selasa (29/6).
Ia meminta kepada semua pihak terkait dalam pembahasan RUU KUP harus dilakukan secara cermat, objektif dan terukur. Hal ini bertujuan untuk menuju sistem perpajakan yang sehat dan tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan dunia usaha ditengah pandemi.
Sistem perpajakan saat ini dinilai belum mampu untuk mendukung sustainabilitas pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Seperti kondisi APBN beberapa tahun terakhir yang belanjanya selalu meningkat, namun penerimaan perpajakan belum cukup optimal untuk mendukung pendanaan negara.
Hal ini terlihat dari tax ratio yang masih rendah, beberapa tahun terakhir di kisaran 10 persen ke bawah. Hal tersebut menyebabkan defisit anggaran meningkat, terlebih dalam masa pandemi Covid-19.
“Kita memahami usulan pemerintah melalui RUU KUP untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang lebih sehat, lebih adil, dan berkesinambungan dengan beberapa pilar, yakni penguatan administrasi perpajakan, program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP), upaya perluasan basis pajak, dan menjadikan perpajakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di masyarakat,” terangnya. ( Foto : DPR RI / Penulis : Fitri )
No comments